Tak Ada Larangan Pemda NTB Gandeng Bakrie

Skenario tersebut dirancang setelah pemerintah pusat melalui salah satu BUMN-nya PT Aneka Tambang tidak mau mengambil tujuh persen saham dimaksud. "Karena itulah Bakrie berani mendanai proyek yang dimiliki pemda lalu masuk sebagai investor dan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Terlebih DPRD NTB menyetujuinya,” imbuh Kurtubi.

Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) juga mengatakan, selama ini penerimaan Pemda dari kegiatan usaha NNT hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan kewajiban perusahaan asal Amerika Serikat itu kepada Pemerintah Indonesia. "Sedangkan sekitar 96 persen pajak dan royalti itu mengalir ke pusat," bebernya.(fas/jpnn)