Tak Ada Negara Maju tanpa Infrastruktur Mumpuni

Namun, menurut Iwan, pembangunan infrastruktur bukan tanpa masalah. Pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur seringkali menimbulkan konflik sosial.

“Masalah lainnya adalah tanah. Anggaran tanah untuk infrastruktur rendah, selain itu proses pengadaan tanah dalam proyek infrastruktur terlalu birokratis, akibatnya seringkali menimbulkan konflik sosial,” imbuh Iwan.

Untuk itu, lanjut Iwan, perlu ada ada terobosan oleh pemerintah. “Karena kepentingan umum, proses pengadaan tanahnya dilakukan pemerintah, lalu diserahkan kepada pihak yang akan mengelola, hal ini terlalu birokratis, harusnya bisa dipangkas.”

Selain itu, Iwan menambahkan, pembangunan infrastruktur masih kering secara imajinasi sosial. "Ini juga yang menyebabkan konflik sosial".

Lebih jauh, pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi mengatakan, kondisi ekonomi mengarah kepada perbaikan. “Tren keadaan ekonomi nasional sekarang dianggap membaik dibanding tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Persepsi ekonomi buruk dan tidak buruk ini dipengaruhi oleh inflasi dan juga infrastruktur".

Akan tetapi, menurut Burhan, ada hal-hal yang perlu dan mendesak harus dilakukan pemerintah. "Meskipun persepsi publik terhadap inflasi dan infrastruktur membaik, tetapi terdapat permasalahan yang perlu segera diselesaikan diantaranya lapangan kerja, jumlah orang miskin, yang meskipun terjadi penurunan, tetapi masih banyak," pungkas Burhan. (dil/jpnn)