Tak Ada Pemecatan Honorer, tetapi Solusi Jalan Tengah Lambat, Persis Mulai Kampanye

Dia memastikan pemerintah senantiasa menyiapkan skema win-win solution atau jalan keluar yang sama-sama menguntungkan terkait dengan persoalan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga non-ASN.

“Kita (pemerintah) sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” ujar Menteri Anas, dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB.

Masih Win-Win Solution, April 

Menteri Azwar Anas kembali menyampaikan soal win-win solution, seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

“Pemerintah dengan (mempertimbangkan) masukan dari DPR, DPD, asosiasi pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution," kata Menteri Anas.

Pada 15 April 2023, Humas KemenPAN-RB mempublikasikan penjelasan Menteri Anas bahwa penataan tenaga non-ASN akan dilakukan dengan sejumlah prinsip.

Dia menegaskan penyelesaian masalah itu menghindari PHK massal, tetapi tetap dalam koridor UU ASN.

Presiden Jokowi, kata Anas, memberi arahan agar dicarikan jalan tengah dalam penanganan tenaga non-ASN.

KemenPAN-RB lantas mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan yang telah intens diajak komunikasi, koordinasi, dan konsultasi, mulai dari DPR, DPD, APPSI, Apeksi, Apkasi, perwakilan tenaga non-ASN, akademisi, dan berbagai pihak lainnya. Sehingga didesainlah empat prinsip dalam penanganan tenaga non-ASN.