Tak Ada Permintaan Izin Aksi Buruh untuk Deklarasikan Capres

Tak Ada Permintaan Izin Aksi Buruh untuk Deklarasikan Capres
Puluhan buruh mengelilingi sebuah benda menyerupai gurita yang membelenggu Indonesia. Mereka kemudian menghancurkannya secara bersama-sama dengan menggunakan kayu dan benda-benda lain yang ada. FOTO: Ken Girsang/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi May Day, Selasa (1/5) di sejumlah titik strategis di Jakarta. Namun, ada elemen buruh yang akan menggunakan momen May Day untuk mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).

Elemen buruh yang akan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo saat May Day adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Agenda itu juga tertulis dalam undangan peliputan dari pihak yang mengatasnamakan KSPI kepada awak media.

Namun, Polda Metro Jaya memastikan tidak ada elemen buruh yang mengajukan pemberitahuan tentang deklarasi dukungan untuk Prabowo saat May Day.  "Enggak ada tuh perizinan deklarasi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Senin (30/4).

Argo justru mewanti-wanti agar para buruh tak mengisi perayaan May Day dengan agenda politik untuk Pilpres 2019 mendatang. Menurutnya, Polri juga menggandeng Bawaslu untuk memantau aksi May Day.

"Misal ada pelanggaran pemilu, maka dari Bawaslu yang akan menindak itu. Jadi ada ketentuan tersendiri yang akan menindak. Semua ada aturannya, ada Bawaslu yang akan mengawasi," tuturnya.

Sementara untuk pengamanan May Day, Polda Metro Jaya akan mengerahkan 20 ribu personelnya. Angka itu sudah disesuaikan dengan pemberitahuan dari elemen buruh tentang massa yang akan ikut May Day.

"Kami menyesuaikan, kaeena surat pemberitahuan ada 25 ribu buruh yang akan datang dari berbagai wilayah ke Jakarta," imbuh dia.

Rencananya, puluhan ribu buruh akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Balai Kota DKI Jakarta, dan gedung DPR/MPR RI. Argo menambahkan, puluhan ribu buruh itu diharapkan bisa menyampaikan aspirasinya secara tertib dan mengakhiri aksi pukul 18.00 sebagaimana perintah undang-undang.(mg1/jpnn)


Polri telah menggandeng Bawaslu untuk memantau kemungkinan aksi Hari Buruh atau May Day justru digunakan untuk kepentingan politik Pemilu 2019.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News