Tak Ada Sanksi, PNS Tetap Malas

jpnn.com - KENDARI - Wibawa pemerintah Konawe Selatan, Sultra, dalam kendali Bupati H. Imran dan Wakilnya, Sutoardjo Pondiu di mata para aparaturnya yang malas, memang sudah tak terlihat lagi.

Ancaman berulang-ulang dari kepala daerah hingga mengajukan penandatanganan pakta integritas agar perilaku malas berkantor pamong daerah berubah, tak juga diindahkan.

Polah sejumlah PNS di daerah itu tetap saja malas. Kamis (6/3) pagi kemarin, kompleks perkantoran di Kabupaten Konawe Selatan itu kembali  sepi dari aktivitas. Kondisi ini membuat Wakil Bupati, Sutoardjo Pondiu hanya bisa prihatin dan langsung melakukan inspeksi mendadak di sejumlah kantor.

Di sekretariat kabupaten, jumlah pejabat maupun staf yang hadir juga tak signifikan. Pemangku eselon yang terlihat diantaranya Asisten I, Asaapi, Kepala Bagian Umum Agusalim, Kabag Kesra Syarful Anam dan Kabag Hukum Pujiono. Sementara lainnya, tujuh kepala bagian, dua asisten, tiga staf ahli dan satu kepala kantor tidak terlihat.
          
Begitu juga dengan di instansi lainnya. Wakil bupati menemukan 60 persen pegawai tidak melaksanakan kewajibannya berkantor. "Harus diakui ini karena belum ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pimpinan, sehingga PNS di Konsel masih malas berkantor. Inilah yang akan menjadi bahan bagi pimpinan untuk memantau terus kedispilinan pegawai. Bila sudah ada yang memenuhi syarat untuk di sanksi, mulai ringan hingga berat seperti pemecatan, maka akan segera dilakukan," ancam Sutoardjo Pondiu didampingi Kepala BKD Konsel, Aswan.

Diakuinya, inspeksi mendadak seperti itu memang sudah sering dilakukan, termasuk memberikan teguran, baik kepada sejumlah PNS maupun pimpinan instansi untuk sering membuat laporan kepada kepala daerah. Namun rupanya upaya itu belum cukup.

Begitu juga dalam setiap pelantikan pejabat eselon, pakta integritas telah ditandatangani dan disepakati bersama untuk aktif melaksanakan kewajibannya sebagai abdi daerah, termasuk berdomisili di ibu kota Konsel. "Ini yang akan segera kami evaluasi kembali, sehingga ke depan tidak seperti ini lagi," terangnya.
           
Ditambahkan, ketidakdisiplinan pegawai yang terparah itu akan terlihat setiap jelang akhir pekan atau ketika bupati, wakil bupati atau Sekab sedang mengemban tugas di luar daerah.

"Ini yang saya sering perhatikan, bila sudah hari kamis dan jumat jumlah pegawai yang masuk sangat minim sekali. Apalagi kalau dengan unsur pimpinan daerah keluar daerah, ramai-ramai juga tidak hadir berkantor. Sanksi berat bagi PNS yang tidak disiplin inilah yang akan kami evaluasi dan pikirkan untuk pemecatan,' tagasnya. (man)