Tak Ada Toleransi bagi PNS yang Seperti Ini

Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Tahun 2016 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-109. Sedangkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK atau The Corruption Perceptions Index) Indonesia menurut data terakhir dari Transparency International (TI) juga masih rendah.

Yuddy mengatakan penyebab utama belum baiknya peringkat Indonesia, baik secara global maupun di lingkup negara-negara ASEAN disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintahan.

Untuk melakukan berbagai perubahan dan juga memperbaiki birokrasi pemerintahan, Guru Besar FISIP Universitas Nasional Jakarta ini berpesan pada ASN yang mengikuti FORK3PANRB ini untuk membangun mentalitas baru yang positif, berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong.

“Bongkar pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh ASN, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran!,” ujarnya seperti siaran pers Humas KemenPAN-RB..

Menteri Yuddy berharap para sekretaris daerah dan segenap pimpinan SKPD agar bertindak sebagai penggerak utama PANRB di daerah masing-masing. Instansi pemerintah diharapkan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil untuk percepatan perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas guna mewujudkan Nawa Cita.(fri/jpnn)