Tak Akan Tugaskan Polisi Ikut Hitung Suara di TPS

jpnn.com - JAKARTA – Kepolisian akan menggelar operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014. Operasi yang akan berlangsung selama 224 hari itu dimulai pada 16 Maret 2014.

“Tanggal 16 Maret, sejak kampanye pileg sampai dengan proses pelantikan presiden berakhir,” kata Kapolri Jenderal Sutarman di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Rabu (8/1).

Masa kampanye pileg akan berlangsung 21 hari. Setelah masa kampanye usai, ada tiga hari masa tenang sebelum pemilihan pada 9 April 2014.

Sutarman pun menegaskan, Polri sudah menyiapkan segala sesuatu untuk pengamanan pemilu. “Kita sudah menyiapkan dari sekarang seperti untuk distribusi logistik pemilu, kotak suara. Itu sudah kita amankan,” kata bekas Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri ini.  

Sutarman menambahkan, Polri sudah memetakan daerah rawan konflik. Pemetaan itu diperlukan untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) yang masuk kategori aman, rawan dan sangat rawan. “Itu sudah terpetakan kita semua,” katanya.

Lebih lanjut Sutarman menegaskan, pihaknya tidak akan membebani anggotanya khususnya intelijen untuk melakukan perhitungan di TPS maupun Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) usai coblosan nanti. Sebab, kata dia, itu bukan ranah Polri. “Sehingga saya tidak akan membebani,  karena anggota saya sudah sangat terbatas,” ujarnya.

Diakuinya, memang pada pemilu sebelumnya memang ada anggota Polri yang mengumpulkan data hasil pemilu. “Tetapi itu bukan domain saya (Polri). Saya hanya mengamankan. Yang berwenang menghitung itu adalah petugas yang di TPS,” kata Sutarman.

Ia pun tidak ingin ada polemik terkait hal itu nanti. Karenanya, Sutarman akan mengembalikan fungsi tugas pokok polri dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut. “Soal perhitungan itu adalah wewenang KPU (Komisi Pemilihan Umum),” tuntas orang nomor satu di korps Bhayangkara ini.