Tak Akurat, Empat Bupati Protes Data Penduduk Miskin dari BPS

"Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Rosnini Savitri melaporkan ke saya, bahwa realisasi program Jamkesda Sakota masih rendah. Padahal, untuk  program itu, kita telah alokasikan Rp 13,5 miliar. Kita kan sharing dana dengan pemerintah kota/kabupaten, tapi banyak  kepala daerah yang tidak meresponsnya. Bahkan kami sudah surati beberapa kali," ujar Irwan.

Ia mengatakan, sampai hari ini banyak kepala daerah yang belum menyerahkan data by name by address terhadap  jumlah penduduk miskinnya. Padahal, itu menjadi salah satu persyaratan bagi PT Askes  untuk program jamkesda  tersebut.

 

"Bahkan, Pemprov sudah memberikan kuota untuk kota/kabupaten  untuk ikut Jamkesda  itu, cuma saja  daerah  kurang memperhatikannya. Sehingga, Pemprov menarik kembali  anggaran karena tidak ada data by name by address," ujarnya.

Irwan mengatakan, rapat  koordinasi  kepala daerah dilakukan untuk meningkatkan konsolidasi  dan sinergisitas. Tanpa konsolidasi dan sinergisitas, pembangunan tidak akan berjalan efektif. Pemprov memiliki anggaran cukup besar, Rp 2,5 triliun. Alokasi dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah. "Kita lakukan rakor ini untuk membahas semua persoalan yang ada. Sehingga, ada solusi dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat," ucapnya.