Tak Akurat, Empat Bupati Protes Data Penduduk Miskin dari BPS

Menanggapi itu, Shadiq mengatakan bahwa dirinya bukan tidak merespons program Jamkesda yang diluncurkan Pemprov Sumbar, namun ia tak bisa menerima  data kemiskinan  yang dilansir BPS. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tercatat jumlah penduduk miskin di Tanahdatar 118.644 jiwa, sedangkan yang dicover dalam program  Jamkesmas 96.495 jiwa.

 

"Artinya, hanya 22.149 jiwa yang belum tertampung program Jamkesmas. Sementara BPS, mengeluarkan data jumlah penduduk miskin di Tanahdatar 65. 476 jiwa," jelasnya.

Data penduduk miskin juga berbeda dengan data penerima beras miskin di Tanahdatar. "Penerima beras raskin di tahun 2012 jauh lebih bayak di tahun 2011 lalu. Bahkan masih ada masyarakat yang tidak berhak mendapatkan raskin, justru mendapatkan raskin. Terdapat  data yang tidak seragam antara data BPS dengan data pemerintah daerah," ulasnya.

 

Data ini, katanya, dikhawatirkan menimbulkan persoalan bagi daerah, sementara data by name by address penduduk miskin belum diberikan  BPS pada daerah. "Kami tentu tak bisa sembarangan juga dalam menyalurkan bantuan. Salah-salah nanti kami dibilang korupsi. Misalnya, yang seharusnya menerima raskin jumlahnya  lebih sedikit, tapi ternyata yang menerimanya jauh lebih besar. Demikian juga untuk program Jamkesda, harusnya datanya sedikit, justru datanya membengkak. Kalau kita bayarkan, jika terjadi persoalan di kemudian hari, siapa nanti yang akan bertanggung jawab untuk itu," kritiknya.