Tak Akurat, Empat Bupati Protes Data Penduduk Miskin dari BPS

Dia  mengungkapkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan  Sosial  yang bersumber dari APBD telah mengebiri  kewenangan bupati dan wali kota se-Indonesia. Dalam Permendagri itu, tidak membolehkan lagi bupati memberikan bantuan secara langsung terhadap masyarakat  yang tidak terkaver dalam Jamkesmas dan Jamkesda.

"Jika dulu ada masyarakat yang datang ke bupati atau wali kota dan tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesda atau Jamkesmas, kepala daerah bisa menyalurkan bantuan hibah atau bantuan sosial. Sekarang tak bisa lagi," ujarnya.

Nasrul Abit juga mengaku bingung dengan indikator kemiskinan yang digunakan BPS. Dia mengaku sudah berulangkali  mencocokkan data dengan BPS, namun tak pernah ditemukan persepsi yang sama dengan BPS. Angka penduduk miskin di Pessel yang dulunya hanya 160 ribu jiwa, berdasarkan data BPS membengkak menjadi 260 ribu jiwa. Jika data BPS ini terus  diakomodir, maka negara dan daerah bisa bangkrut dibuatnya.

"Banyak program dan anggaran yang dikucurkan setiap tahunnya, masa tidak ada penurunan terhadap angka jumlah penduduk miskin sama sekali. Harusnya ada penurunan dong? Kita sudah sepakat mengurangi jumlah penduduyk miskin, namun angka  penduduk miskin terus  bertambah menurut versi BPS. Ini yang perlu didudukan dulu dengan BPS, mana data by name by addres  terhadap  penduduk miskin di daerah kami, biar kami lakukan kroscek lagi," paparnya.