Tak Akurat, Empat Bupati Protes Data Penduduk Miskin dari BPS

Wakil Bupati Solok Desra Ediwan juga menilai data  statistik kemiskinan versi BPS, kerap berbeda dengan data pemkab. Persoalan ini akan dapat diminimalisir, jika  BPS mampu menunjukkan data by name by address.

"Selama ini telah kita minta, tapi BPS selalu bilang datanya di pusat. Ini kan repot juga. Bagaimana kami membandingkan data mereka dengan data yang kami miliki. Pemkab kan punya data  juga  terhadap jumlah penduduk miskin. Kalau data  itu bisa  dilihat dan dikroscek ulang, tentu ini tidak akan terus menerus jadi persoalan. Hal yang paling penting adalah  indikator BPS dalam menentukan jumlah penduduk miskin," ujarnya.

Yudas Sabaggalet juga mengaku masih belum dapat mempercayai data kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Saat ini, pihaknya tengah mengkroscek kebenaran angka jumlah penduduk miskin di Kepulauan Mentawai yang telah dilansir BPS.  "Kami juga saat ini sedang mengkroscek lagi data itu. Kami tak mau terima data itu mentah- mentah," tegasnya.

Menyikapi  aksi  protes  kepala daerah tersebut, Irwan Prayitno berjanji mewadahi keluhan kepala daerah terhadap data  kemiskinan BPS. "Kami akan buatkan jadwal pertemuan  bupati dan wali kota dengan BPS untuk membahas persoalan ini. Tentu  persoalan ini harus  ada solusinya, sehingga tidak merugikan masyarakat dan daerah. Persoalan ini harus tuntas, sehingga program Jamkesda Sakota tetap jalan," ucapnya. (ayu/fuz/jpnn)