Tak Bisa Ditawar-Tawar Lagi, Golkar Minta Bupati Banyuasin Mundur
jpnn.com - PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin masih enggan menanggapi terkait penangkapan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Minggu (4/9).
"Bapak (Alex Noerdin, red) belum mau komentar. Tunggu kejelasan dulu. Sekarang kan masih simpang siur," ujar Teddy Meilwansyah, Karo Humas dan Protokol, Pemprov Sumsel, seperti diberitakan Sumatera Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (5/9).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman mengaku belum mengetahui pasti penangkapan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian oleh KPK. "Saya belum tahu soal itu (penangkapan)," katanya singkat. Begitupula Asisten I Bidang Pemerintah Pemprov Sumsel, Ikhawanuddin.
"Saya juga belum tahu dan mendapat informasi resmi terkait hal itu. Baru tahunya sebatas informasi dari media-media," ucapnya.
Karena itulah, untuk mengomentarinya lebih jauh dia masih harus menunggu kebenaran berita tersebut. "Kalau memang benar ada penangkapan, yang berhak dan mengambil sikap adalah gubernur. Tapi semua itu ada aturan dan mekanismenya," tukasnya.
Terpisah, Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I atau wilayah Sumatera dan Jawa, Nusron Wahid, menegaskan, apabila ada kader Golkar yang ditangkap terkait korupsi, maka tak ada tawar menawar dan harus mundur.
"Kalau ada kader yang melakukan tindak pidana korupsi, yang bersangkutan harus mengundurkan diri," kata Nusron.
Lanjutnya, sikap seperti itu sudah disepakati semua kader Golkar dalam pakta integritas yang berlaku. "Apalagi bila OTT (kena cokok lewat Operasi Tangkap Tangan)," kata Nusron.
PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin masih enggan menanggapi terkait penangkapan Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian, dalam operasi
- Indah Amperawati Siap Wujudkan Pemerataan Pembangunan di Lumajang lewat Program Dana Dusun
- Ongen Sangaji Desak Walkot Jaktim & Camat Cakung Turun Tangan Tertibkan Kandang Sapi
- Dewan Etik Persepi Cacat Etika Karena Merangkap Wasit & Pemain
- Putusan MK: Pejabat Daerah dan Anggota TNI/Polri Tak Netral Bisa Dipidana
- Forum Muda Jakarta Dukung Paslon RIDO di Pilkada 2024
- Harati Klaim Ingin Meningkatkan Program yang Menyentuh Rakyat Kotawaringin Timur