Tak Bisa Jerat PSK, Polri: Sanksi Sosial Lebih Berat
jpnn.com - Dalam sejumlah kasus prostitusi, kepolisian sama sekali tak bisa menjerat para wanita yang menjadi pelayan pria hidung belang. Termasuk dalam kasus yang melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellia Shaqqila.
Menurut Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, dalam hukum Indonesia memang tak diatur jeratan kepada pekerja seks komersial (PSK) atau pelanggan. Namun, hanya menghukum muncikari atau yang menyediakan wanita dan lokasi.
Dia menyebutkan, untuk bisa menjerat PSK dan si pelanggan, perlu kajian yuridis yang melibatkan pakar pidana dan ahli sosilogi.
“Namun, pada prinsipnya tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan sebelum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan itu,” tegas dia, Senin (7/1).
Nantinya, dari kajian dan tanggapan masyarakat, bisa dilanjutkan ke Kemenkumham. Selanjutnya, bisa dimasukan ke RUU KUHP terbaru.
“Nantinya kalau RUU KUHP disahkan, ada dua pihak kena (pidana). Yang menyediakan jasa kena, pengguna dan penjual juga jasa kena. Kami masih menunggu RUU KUHP yang baru,” sambung dia.
Namun, Dedi meyakini, sanksi moral dan sanksi sosial yang diterima PSK dari masyarakat bakal lebih berat ketimbang sanksi pidana. Apalagi Vanessa dan Avriellia adalah publik figur.
“Masyarakat kita masih punya moral. Sanksi sosial jauh lebih berat dibanding hukum,” tegas dia. (cuy/jpnn)
Dalam sejumlah kasus prostitusi, kepolisian sama sekali tak bisa menjerat para wanita yang menjadi pelayan pria hidung belang.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT