Tak Boleh Ada Daerah Istimewa Lagi

JAKARTA - Wacana penambahan daerah istimewa lagi selain Yogyakarta, Aceh dan Papua, dinilai berlebihan. Indonesia dipandang tidak boleh mempunyai daerah istimewa lagi, selain tiga daerah tersebut. Apa alasannya?

"Karena dari sejarah terbentuknya NKRI, tiga daerah tersebut (Yogyakarta, Aceh dan Papua) tidak masuk. Sebab, bukan di bawah pemerintahan kolonial Belanda (VOC)," ungkap Agun Gunanjar Sudarsa, anggota Komisi II DPR RI, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi II DPR RI dengan Institute for Research and Empowerment (IRE), Senin (8/2).

Dijelaskan Agun, ketika Indonesia merdeka, Presiden Soekarno kemudian melakukan pendekatan dengan ketiga daerah tersebut. Hasilnya, ketiganya mau masuk NKRI, dengan perjanjian diberikan keistimewaan. Contohnya adalah, pemerintahan Yogyakarta dikepalai oleh seorang Sultan atau Paku Alam, bukan gubernur, bupati atau walikota.

"Ini juga ada di konstitusi. Di dalam UUD 1945, daerah istimewa itu hanya Yogyakarta, Aceh dan Papua. Kalau kemudian ada daerah lain seperti Riau yang minta menjadi daerah istimewa karena kaya akan minyak, tidak bisa. Sebab itu sama saja melanggar konstitusi," tegasnya.