Tak Diminati Pemilih Pemula, PPP-PBB Tak Pusingkan Survei LKP

jpnn.com - JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang (PBB) tak memusingkan hasil survei nasional Lembaga Klimatologi Politik (LKP), yang menyebut partai politik berbasis massa Islam tak begitu diminati pemilih pemula.
"Survei boleh saja bermacam-macam ya, tapi kami seluruhnya mendekati elemen masyarakat, termasuk anak muda," kata Hasrul Azwar, Wakil Ketua Umum PPP saat dikonfirmasi, Selasa (1/4).
Ditegaskan, survei bisa saja bicara macam-macam, termasuk yang dihasilkan LKP. Namun PPP, kata Hasrul, tak pernah mengesampingkan setiap elemen yang tumbuh dan dan berkembang di tengah masyarakat.
"Pemuda, ulama, wanita, tokoh adat, semua kami rangkul. Kalau dia (LKP) bilang kurang ya itu, mungkin hak dia namun saya juga tidak mengerti apa dasarnya menyebutkan hal tersebut," tandas Ketua Fraksi PPP DPR RI itu.
Sementara, Ketua DPP PBB, Tumpal Daniel, tak mau mengomentari hasil survei LKP yang menempatkan PBB sebagai partai dengan elektabilitas terendah.
"Tergantung metodologinya, saya tidak bisa komentar. Ada survei di luar itu. Motifnya macam-macam, ada yang melakukan survei bulan lalu. Menjelang pemilu baru dikeluarkan, untuk pengaruhi," ujar Tumpal sembari menyebut survei itu sah-sah saja.(fat/jpnn)
JAKARTA - DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang (PBB) tak memusingkan hasil survei nasional Lembaga Klimatologi Politik (LKP),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Pengepul Minta Solusi Permendag 2/2025 ke Kemendag
- Info BKN: Sebegini Formasi PPPK untuk Honorer di Seleksi Tahap 2
- Pengiriman 70 Ribu Batang Rokok Ilegal Digagalkan, Begini Modus Pelaku Mengelabui Petugas
- IKASTARA Legal Gelar Launching dan Seminar Hukum
- Meiline Tenardi: Cap Go Meh 2025 Menghidupkan Nilai Budaya & Harmoni Keberagaman
- Ormas Islam Desak Pemerintah Mengkaji Rangkap Jabatan Profesor Nasaruddin Jadi Menag dan Imam Besar Istiqlal