Tak Dukung Target 2025, Sekda Bakal Dipecat

Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahkan dengan tegas menyatakan siap memberikan sanksi mulai dari sanksi administratif bahkan hingga pemecatan, bila ada jajarannya mulai dari pusat hingga daerah menghambat peta yang sudah disusun pemerintah berdasarkan hasil retret ekonomi.

"Kalau Pak Hatta pakai kata sikat, saya pakai kata libas. Mulai dari BUMN atau Sekda juga masuk tanggungjawab di saya. Kalau mereka menghambat program investasi yang sudah disusun, akan saya panggil, turunkan pangkat atau bisa pemecatan," tegas Dipo Alam.

Kalau ada jajaran kabinet dan BUMN mulai dari eselon II atau eselon I yang sekiranya menghambat program, Dipo Alam juga berjanji untuk memberikan sanksi. Selama ini seringkali terjadi, rencana yang sudah dimatangkan di level Presiden dan Menteri, justru mental saat berada di level eselon I dan II hingga di tingkatan Bupati dan Walikota.

"Sekarang semua peta pembangunan sudah jelas, termasuk angka kualitatifnya juga. Jadi kalau ada yang mengganggu, termasuk juga di level BUMN akan saya panggil. Untuk memecat Gubernur atau Bupati mungkin belum bisa, tapi kalau mereka terus terusan menghambat pembangunan untuk rakyat, bukan tidak mungkin kita pertegas saja," kata Dipo Alam.(afz/jpnn)