Tak Efektif, Panwas Diusulkan Ditiadakan

JAKARTA - Banyaknya kasus pelanggaran Pilkada dan Pemilu yang tidak diselesaikan sampai tuntas, dinilai Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Jeirry Sumampouw menunjukkan kurangnya kredibilitas Panwas. Lembaga yang sudah ada sejak 1982 itu, seringkali mengalami perubahan sistem dalam setiap Pemilu sehingga tidak lebih hanya menjadi eksperimen saja.

"Gagalnya penyelesaian sengketa Pemilu maupun Pilkada menunjukkan lemahnya pengawasan Panwas. Apalagi kasus-kasus tersebut muncul karena ketidakmampuan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang mencukupi sehingga secara hukum menjadi lemah. Harusnya Panwas bisa memainkan sisi lain yaitu mendorong kualitas Pemilu," tutur Jeirry, Kamis (27/11).

Ditambahkannya, ukuran keberhasilan Panwas dalam menyelesaikan kasus Pemilu tidak hanya dilihat secara kuantitatif saja, misalnya seberapa banyak Panwas mampu menyelesaikan dan memenangkan kasus. Akan tetapi lebih pada kualitas Pemilu yang dihasilkan. "Semakin banyak kasus Pemilu atau Pilkada yang terjadi berarti kualitas Pemilunya rendah," tukasnya.

Di sisi lain Topo Santoso dari Perludem mengatakan, undang-undang mengamanatkan adanya Panwas dari pusat sampai ke tingkat desa. Aturan itu harus kita ditaati, namun masyarakat juga harus menuntut kinerja Panwas hingga ke level paling bawah. "Saya perhatikan banyak kelemahan dalam struktur Panwas. Karenanya untuk ke depan, sebaiknya masyarakat dan Parpol harus diberi porsi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan sendiri," cetus mantan

anggota Panwaslu ini.