Tak Efektif, Setgab Bubarkan Saja
Jumat, 04 Maret 2011 – 18:49 WIB
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membubarkan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Pendukung Pemerintah. Desakan itu, kata Boni, karena kehadiran Setgab koalisi tidak bermanfaat untuk rakyat.
“Setgab ternyata tidak bermanfaat untuk rakyat dan pemerintah. Untuk apalagi dievaluasi karena dalam perjalanannya Setgab hanya institusi informal untuk berbagi kekuasaan," tegas Boni Hargens, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (4/3). Jika SBY masih berkutat pada mekanisme evaluasi, lanjut Boni, itu adalah kerja sia-sia karena batas waktu akhir jabatan presidennya makin dekat sekitar tiga setengah tahun lagi. Artinya SBY itu hanya punya waktu sekitar dua tahun lagi. Satu setengah tahunnya lagi tentu parpol fokus pada persiapan Pemilu 2014.
Baca Juga:
"Yang terbaik, Presiden SBY kosentrasi mengurus rakyatnya dan bubarkan koalisi yang maju-mundur serta reshuffle kabinet dengan menggunakan indikator yang terukur," kata Boni.
Selain itu, Boni juga melihat belum adanya langkah antisipasi Presiden SBY terhadap efek domino dari gejolak di Timur Tengah. Kecuali hanya sekedar berharap semoga keadaan cepat berubah. "Mestinya, seorang presiden harus menciptakan suatu kondisi melalui berbagai kebijakannya. Ini kan tidak, beliau malah cenderung menciptakan rakyatnya bingung," ujar Boni.
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mendesak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membubarkan Sekretariat Gabungan
BERITA TERKAIT
- Hasil Pertemuan Badan Aspirasi dengan Honorer akan Diteruskan ke Pimpinan DPR
- Langkah KPU Barito Utara yang Tetap Ngotot Izinkan Pemilih Ilegal Mencoblos Dipertanyakan
- Trump Ancam Kenakan Tarif 100 Persen bagi Negara BRICS, Demokrat Dorong Insentif untuk Industri-UMKM
- Diterima Badan Aspirasi DPR, Aliansi Honorer Menyampaikan 5 Tuntutan, Begini Isinya
- Dasco Targetkan RUU BUMN Diparipurnakan 2 Hari Lagi
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi