Tak Efisien, Kebijakan Subsidi Diusulkan Dihapus

JAKARTA - Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai, jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi dan infrastruktur sebagaimana negara lainnya, maka perlahan-lahan kebijakan pemberian subsidi harus dihapuskan. Dalam survei ekonominya, Sekjen OECD Angel Gurria menjelaskan, Indonesia perlu menciptakan ruang yang lebih luas dalam investasi program-program yang langsung ke masyarakat, misalnya di infrastruktur dan sumber daya manusia, daripada pemberian subsidi.

"Pemberian subsidi ini tidak efisien, dan tujuan yang diharapkan pemerintah (dari pemberian subsidi) ternyata tidak tercapai. Karena itu, kebijakan penghapusan subsidi dari bahan bakar fosil, secara bertahap hingga tahun 2014 harus dilakukan. Selain itu, pemerintah juga harus mengurangi subsidi listrik, agar mengurangi beban fiskal negara," kata Angel, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (1/11).

Pemberian subsidi, kata Angel, menelan anggaran yang cukup besar, sementara penyalurannya tidak tepat sasaran. Sehingga lebih baik, pemerintah Indonesia fokus ke bidang infrastruktur dan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu, Indonesia harus bisa melakukan berbagai reformasi di bidang penegakan hukum.

"Kita patut memuji Indonesia dengan target ambiusnya. Untuk pencapaian target angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia sudah saatnya mempertimbangkan penghapusan subsidi listrik. Ini sudah menjadi pengalaman juga di beberapa negara lainnya," ungkap Angel.