Tak Etis Sahkan RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi Corona

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, saat ini perhatian publik terhadap isu-isu demokrasi turun drastis, akibat pandemi virus Corona (COViD-19) dalam dua bulan terakhir.

Kondisi ini dinilai kurang baik, dikhawatirkan situasi dimanfaatkan para elite politik dan pemerintah untuk mendorong kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kepentingan rakyat banyak.

"Karena itu, kami perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Democratis (GIAD) mengajak masyarakat tetap mengawal jalannya demokrasi agar tak diselewengkan untuk kepentingan tertentu," ujar Jeirry dalam pesan tertulis yang diterima, Senin (6/4).

Menurut Jeirry, GIAD meminta pembuat kebijakan, baik presiden maupun DPR, menahan diri untuk tidak mendorong dan mengambil kebijakan yang membutuhkan keterlibatan publik, sementara waktu. Sebab, diyakini partisipasi publik saat ini akan sangat minim atau bahkan tak ada sama sekali.

"Kami melihat bahwa beberapa waktu terakhir ini muncul banyak rencana kebijakan yang meresahkan rakyat, sehingga menimbulkan kontroversi. Seperti, pemberlakuan darurat sipil untuk penanganan pandemi corona, rencana pembebasan sejumlah narapidana, serta rencana DPR dan pemerintah untuk tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja," ucapnya.

Jeirry lebih lanjut mengatakan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih menuai kontroversi. Karena itu, sangat tidak etis disahkan di tengah lekhawatiran dan derita rakyat akibat Covid-19.

"Apalagi kita tahu, RUU ini di waktu muncul mendapatkan penolakan banya pihak. Repotnya, jika tetap dilanjutkan pembahasannya, bisa dipastikan ekspresi penolakan tak akan muncul secara maksimal, mengingat pembatasan-pembatasan yang kini banyak terjadi," ucapnya.

Jeirry juga mengatakan, para pembuat kebijakan tak memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta sense of crisis, jika tetap memaksakan pembahasan. Padahal, solidaritas dan kepedulian sosial saat ini sangat dibutuhkan, agar bangsa ini bisa segera keluar dari situasi darurat kesehatan.