Tak Gampang Cabut Izin RAPP
Rabu, 03 Februari 2010 – 20:18 WIB
JAKARTA—Munculnya desakan agar izin operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sementara dicabut, ditanggapi anggota komisi IV DPR RI yang juga mantan Gubernur Riau, Wan Abu Bakar. Menurutnya, mencabut izin PT RAPP bukanlah hal yang mudah. Karena pencabutan izin perusahaan kayu raksasa tersebut akan berdampak sangat luas.
‘’Yang seharusnya jadi perhatian bukan izinnya, tapi cukup pada persoalan yang muncul ke permukaan. Selama ini kan yang jadi masalahnya adalah lahan bahan baku produksinya yang makin menipis sehingga diduga melanggar ketentuan, ya itu saja yang harus diselesaikan. Jadi mencabut izin bukan persoalan mudah. Itu menyangkut hak hidup orang banyak, pengangguran bisa luar biasa besarnya kalau RAPP sementara berhenti produksi,’’ kata Wan kepada JPNN, Rabu (3/2).
Baca Juga:
Mengenai temuan Jikalahari yang mengatakan bahwa RAPP menggarap hutan lindung di kawasan gambut Semenanjung Kampar dan Pulau Padang, kata Wan harus ditindaklanjuti secepatnya oleh Menteri Kehutanan. Desakan dan kekecewaan masyarakat akan meningkat, bila Menhut lamban dalam mengambil kebijakan.
‘’Menhut harus bertindak cepat. Segera lakukan inventarisir persoalan yang menyangkut RAPP. Bukan hanya soal lahan tapi juga persoalan konflik RAPP dengan warga disekitar lahan HTI milik perusahaan. Jangan menunggu kerja tim tujuh, harusnya Menhut harus lebih proaktif lagi dan jangan biarkan persoalan ini dibiarkan berlarut-larut,’’ kata Wan yang juga politisi PPP itu. (afz/jpnn)
JAKARTA—Munculnya desakan agar izin operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sementara dicabut, ditanggapi anggota komisi IV DPR RI
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- GMNI Tangerang Desak Pemkab Tangerang Segera Bongkar Pagar Bambu di Pantura
- Senator asal NTB Minta Himbara Fleksibel & Permudah Masyarakat dalam Pengajuan Kredit Perbankan
- KPK Sita 3 Unit Bangunan & Tanah Senilai Rp 8,1 Miliar terkait Kasus Dana Hibah Jatim
- Wamentrans Viva Yoga Dorong Dokter Hewan Terlibat di Program Makan Bergizi Gratis
- Tak Hadiri Penetapan KPU, Gubernur-Wagub Kalsel Terpilih Sampaikan Permohonan Maaf
- Dewan Pakar BPIP Apresiasi Komitmen Menlu Sugiono Jalankan Diplomasi Pancasila