Tak Ingin Kecolongan, KPU Batang Petakan TPS Rawan Bencana
jpnn.com - BATANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak ingin kecolongan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Penyelenggara terus melakukan upaya dini mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan pemungutan suara 27 November mendatang.
Di antaranya mengantisipasi terhambatnya pilkada karena bencana. Caranya, dengan melakukan pemetaan sejumlah titik rawan bencana.
Ketua KPU Kabupaten Batang Susanto Waluyo mengatakan pihaknya telah mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan pelaksanaan Pilkada 2024, khususnya pada wilayah-wilayah rawan bencana.
"Kami ingin memastikan logistik pilkada dapat didistribusikan dengan aman hingga ke tempat pemungutan suara (TPS), meski harus melewati titik-titik yang berisiko banjir atau longsor," ujar Susanto di Batang, Kamis (21/11).
Susanto menuturkan pihaknya belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya. Di mana beberapa titik rawan bencana masih sama seperti rawan banjir berada di wilayah utara Kecamatan Batang dan longsor meliputi Desa Pranten, Kecamatan Reban dan Gerlang, Kecamatan Blado.
"Wilayah tersebut memiliki risiko tinggi bencana. Oleh karena itu, kami mempersiapkan alternatif untuk memastikan logistik tetap aman hingga sampai di TPS," katanya.
Pada acara Rapat Kerja Kesiapan Distribusi dan Redistribusi Logistik, dia mengatakan untuk mengantisipasi hambatan akibat cuaca ekstrem, pihaknya telah melakukan identifikasi jalur distribusi logistik yang aman, termasuk menyiapkan jalur alternatif.
Tak ingin kecolongan saat pemungutan suara 27 November, KPU Batang memetakan titik rawan bencana terutama TPS.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi