Berkomitmen Lindungi Fakir Miskin, PDIP Tak Mau Program Bansos Berhenti
jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa seluruh Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, Partai justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kaum papa.
"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu, lanjut Hasto, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto.
Dosen di Universitas Pertahanan (Unhan) RI itu juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut tiga di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan bahwa Partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019, lanjut Aria Bima, ingin melanjutkan selueuh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
Menurut PDIP, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu kelompok miskin.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto
- Deddy Sitorus Ungkap Anomali dari Banyaknya Spanduk yang Serang PDIP