Tak Ingin Seleksi Calon Anggota BPK Politis, Mahasiswa Minta DPR Terbuka
![Tak Ingin Seleksi Calon Anggota BPK Politis, Mahasiswa Minta DPR Terbuka](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/08/16/bpk-ri-foto-ricardojpnn-69.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen (Wasekjen) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Hasnu Ibrahim menyerukan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara transparan untuk menghindari praktik politik.
Hasnu juga menuntut DPR RI terbuka mengenai perkembangan tahapan seleksi anggota BPK RI.
Menurutnya, proses seleksi anggota BPK yang tidak transparan mengindikasikan beberapa hal. Pertama, ketidakprofesionalan DPR RI dalam melakukan seleksi.
Selain itu, Hasnu menyebut proses seleksi yang tertutup ditengarai menjadi pintu masuk DPR RI untuk mengakomodasi calon anggota dari parpol.
"Ini menjadi cikal bakal lahirnya praktik koruptif," kata Hasnu saat dihubungi, Selasa (23/7).
Selain itu, proses seleksi yang cenderung tertutup juga menguatkan dugaan adanya kepentingan untuk menghancurkan masa depan BPK secara sistematis. Sebab, dengan masuknya unsur politik di dalam BPK, maka lembaga audit keuangan tidak akan pernah bebas dari intervensi politik.
Karena itu, Hasnu mendesak DPR RI untuk menolak calon anggota dari unsur partai politik. Dia menilai penting menjaga muruah BPK sebagai lembaga audit keuangan profesional tetap bermartabat dan berintegritas.
"Kami mengajak publik berpartisipasi secara aktif agar memantau secara ketat proses seleksi yang tengah berlangsung," ujarnya.
DPR RI dituntut terbuka mengenai perkembangan tahapan seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- Soal Penyimpangan Kuota Haji Tambahan, Pansus DPR RI Buka Opsi Libatkan KPK
- DPR: Desember 2024, 1,7 Juta Honorer Jadi ASN PPPK, Pemerintah Setuju
- Rancangan PP 28/2024 Dikebut, DPR Sorot Minimnya Pelibatan Publik
- Pansus DPR Mencium Dugaan Manipulasi Data Haji Khusus, Ya Tuhan
- Marwan Jafar: Kemenag Menghambat Pansus Haji, Malah ke Arab Saudi
- DPR Kontrak 5 Tahun Saja Dikasih Pensiun, Kapan PPPK Setara PNS?