Tak Jelas, Aset Negara Rp55,3 Triliun

JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan, masih ada sekitar Rp55,3 triliun asset negara yang berada di Kementrian dan Lembaga (K/L) yang hingga saat ini masih belum dilaporkan oleh Pemerintah. Salah satu sebabnya, para auditor kesulitan melakukan penghitungan aset terutama yang merupakan aset bergerak.

Karena itulah, dikatakan anggota II BPK, Taufiqurrahman Ruki, Selasa (8/6) di kantor Menko Ekonomi, agar K/L yang belum melaporkan aset negara tersebut untuk segera memperbaiki system management pencatatan aset negara tersebut.

‘’Masih ada sekitar Rp55,3 triliun dan ini harus segera disusun kembali laporannya. BPK adalah Devil Company Pemerintah. Kita membantu tata kelola laporan keuangan sekaligus memeriksanya,’’ kata Taufiqurrahman.

Disebutkan Taufiqurrahman, auditor kesulitan untuk mengitung aset negara yang berasal dari hibah.  Auditor juga kesulitan mencatat aset negara yang berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.