Tak Kuorum, Penetapan Cagub Sultra Cacat Hukum

Reaksi pelaksanaa plenopun makin memanas, keduanya yakni Eka Suaib dan Sharir meninggalkan tempat pleno dan meneriakan bahwa penetapan dan pencabutan nomor urut cacat hukum, karena tidak korum. "Masudi itu, tidak paham dan tidak mengerti UU. Karena memang jarang membaca, setiap rapat selalu bertanya sama kami aturan dan UU. Buktinya, menetapkan Cagub dan pencabuatan nomor urut tanpa disetujui tiga anggota KPU lainnya. Itu tidak korum, sehingga keputusannya cacat hukum," teriak Sharir, saat meninggalkan tempat pleno. Perlu diketahui, bahwa dalam pelaksanaan pleno KPU, minimal dihadiri empat komisioner dan sah jika disetujui tiga anggota komisioner KPU. (p2/jpnn)