Tak Lolos CPNS, Pelamar Mengadu ke Dewan

Apalagi Kemenhukam ini merupakan lembaga vertical kata Abisai Rollo, sehingga proses penentuan kelulusan tes CPNS ini, sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, sedangkan Kemenhukam di Provinsi Papua ini sifatnya hanya melaksanakan penerimaan dan tes saja.

 

"Kami dari dewan sangat memahami kondisi ini, tapi setidaknya dari Kemenhukam perlu membuat kebijakan untuk memberikan rasa keadilan terhadap orang asli Papua agar bisa bersama-sama berkarya dan membangun daerahnya sendiri,"ujarnya.

  

Minimal menurut Abisai Rollo, jika formasi yang dibutuhkan 70 orang, setidaknya demi rasa keadilan 30 orang harus dari orang asli Papua, apalagi jumlah para pelamar orang Papua cukup banyak.

 

Untuk menindaklanjuti aspirasi ini, Abisai Rollo mengatakan, pihaknya akan menyurati Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua untuk melakukan pertemuan guna memberikan penjelasan secara transparan terkait persyaratan dan hal-hal lain yang menyebabkan 60-an pelamar ini tidak lulus. (mud/nat)