Tak Maksimalkan Fungsi Intelijen

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat intelijen lainnya, Wawan H Purwanto. Namun ia bersikap lebih bijak dengan memandang imbauan tersebut sebagai tindakan preventif untuk mengurangi potensi konflik di sejumlah daerah yang marak belakangan. Pasalnya dari media sosial dan pers perkembangan atau update berita setiap waktu bisa dilihat dan dapat dipelajari. “Itu imbauan biasa saja, mungkin dari media sosial informasi konflik lebih cepat diketahui dan bisa dicegah,” katanya saat dihubungi INDOPOS, Jumat (30/11).

Sementara itu, anggota Komis I DPR–RI Teguh Juwarno mengaku tidak habis pikir dengan arahan presiden tersebut. Dirinya menilai hal tersebut terlalu berlebihan mengingat peran dan fungsi media sosial yang ada saat ini sudah sangat masif di tenagh masyarakat. “Saya juga tidak paham apa maksudnya. Kalau konteksnya soal keamanan negara kan sudah ada BIN dan jajaran intelkam di kepolisian. Menurut saya respon SBY terhadap perkembangan sosial media jangan berlebihan lah,” ujar Teguh pada INDOPOS, kemarin, (30/11).

Lebih lanjut, Teguh juga menjelaskan, pihak istana sebaiknya bisa lebih pro aktif dalam memantau perkembangan sosial media, dengan lebih fokus menyerap aspirasi masyarakat  yang bersuara lewat media sosial. Bukan malah terkesan alergi dan diminta untuk diawasi.

“Di era demokrasi ini justru media sosial ini menjadi kekuatan pengimbang atau pilar ke 5 demokrasi yang sekaligus mengimbangi media mainstream yang sudah ada. Media sosial juga bisa artikan sebagai sarana lain masyrakat bisa bersuara bebas, jadi kenapa harus diawasi ketat, bukan malah disikapi dengan bijak?,” tandas Sekertaris Fraksi PAN ini.