Tak Mampu Lindungi Rakyat, SBY Dianggap Langgar Konstitusi

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsyah mengatakan sedikitnya ada lima amanat konstitusi yang telah dilanggar pemerintah saat ini. Menurutnya, selain tak mampu melindungi rakyatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga dianggap tidak objektif dalam menyajikan angka kemiskinan.

"Pertama, pemerintahan SBY tidak mampu melindungi rakyatnya dari kekerasan dan teror. Kedua, pemerintah tidak mampu mensejahterakan rakyat," kata Iberamsjah, saat diskusi di Rumah Perubahan 2.0 bertema “Gerakan Rakyat Vs Merosotnya Kredibilitas Pemerintah”, di Jakarta, Selasa (17/01).

Turunnya angka kemiskinan yang diklaim pemerintah, menurut Iberamsjah, tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Ketiga, pemerintah tidak mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disebabkan biaya pendidikan sangat mahal sehingga rakyat tidak mampu menjangkau.

“Keempat, pemerintah tidak mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekarang, yang kaya makin kaya. Yang kuat menindas yang lemah. Semua berangkat dari mengguritanya mafia hukum, mafia pajak, hukum, mafia tanah, mafia impor dan lainnya. Kelima, pemerintah tidak mampu menjaga martabat bangsa di mata  dunia internasional,” ujar Iberamsyah.