Tak Mau APBD Terganggu, Pemerintah Tetap Ingin Pilkada Serentak Tahun Ini

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pemerintah tetap masih berpegang pada keputusan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang pertama pada tahun ini. Ia justru menepis anggapan yang menyebut pelaksanaan pilkada pada tahun ini karena akan menguntungkan calon-calon kepala daerah yang diusung dari PDI Perjuangan.

“Enggak ada, kita tak melihat itu (menguntungkan PDIP,red),” ujar Tjahjo, Jumat (6/2).

Mantan Ketua Fraksi PDIP di DPR RI itu mengatakan, di DPR memang tengah bergulir proses revisi atas UU Pilkada. Rencananya, revisi itu akan dituntaskan pada 17 Februari yang akan datang.

Namun, Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah masih berpegang pada jadwal agar pilkada serentak tetap digelar tahun ini. Menurut Tjahjo, keinginan pemerintah agar pilkada tetap digelar pada tahun ini justru demi konsistensi.

Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini juga agar tidak mengganggi APBD dan APBN. “Kita punya komitmen agar jadwal tak terganggu plus bisa dilaksanakan dan dipersiapkan September sampai Desember, supaya tak ganggu hal-hal yang berkaitan dengan APBD dan APBN,” katanya.

Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, konsistensi menggelar pilkada serentak pada tahun ini juga didasari pada rencana menggelar pilkada serentak gelombang kedua pada 2018. Di samping itu, pada 2019 juga ada agenda nasional, yakni pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden yang digelar bersamaan.

“Kalau satu mundur, akan menganggu semua jadwal. Kan sudah ada jadwal pileg pilpres pada 2019. Jadi kita hanya ingin tetap konsisten, Pilkada 2015 tetap dilaksanakan 2015. Soal nanti ada pertimbangan dari KPU dan DPR, kita dengarkan,” ujarnya.

Berdasarkan hitung-hitungan sementara dari KPU, pelaksanaan Pilkada kata Tjahjo, dapat dilaksanakan di 2015. Namun untuk pelantikan kemungkinan di 2016, mengingat adanya kemungkinan sengketa yang muncul.