Tak Mau Bahas RAPBN, DPR Bantah Banggar Boikot

"Kami undang aparat penegak hukum untuk rapat dan berkonsultasi dengan kita, termasuk pimpinan Komisi III," ujarnya.

Priyo menegaskan, kalau dilihat substansi surat dari pimpinan Banggar itu karena mereka merasa tidak nyaman setelah diperiksa KPK. Karena, lanjut dia, dalam menjalankan tugas mereka yang sudah diamanatkan oleh konstitusi, Banggar merasa tidak nyaman atau seperti disalahkan.

"Oleh karena itu saya ingin memberitahukan kepada khalayak ramai, untuk mahfumi perasaan pimpinan dan anggota banggar," imbuhnya.

Memang, kata Priyo, KPK berhak memanggil siapa saja. Tapi, kalau pimpinan banggar dipanggil, esensi hanya ingin menanyakan seluk beluk anggaran itu, mestinya atas nama keadilan unsur pemerintah juga sama dipanggil. "Baru itu adil.  Seperti memanggil Menteri Keuangan, Kepala Bappenas," katanya.