Tak Mau Bahas RAPBN, DPR Bantah Banggar Boikot

Kendati demikian, dia membantah menyarankan KPK memanggil Menkeu dan Kepala Bappenas. "Kami hormati kewenangan KPK. Tapi, harus tenggang rasa. Kecuali terhadap mereka yang diindikasikan, silahkan diperiksa. Tp kalau masalah kebijakan, semua tidak akan mau," katanya. "Tidak ada kata-kata keinginan memboikot (oleh Banggar).

Menurut dia, baru di Pemerintahan Presiden SBY ini jumlah anggaran sangat luar biasa besar, menembus Rp1.500 triliun. "Tapi, yang hanya bisa dibahas oleh Badan Anggaran itu hanya 15 sampai 20 persen. Praktis postur anggaran masih ditentukan menkeu dan kabinet jajaran menteri," jelasnya.

Priyo menyarankan agar banggar bekerja dengan baik sambil menunggu ikhtiar pimpinan untuk mengundang penegak hukum. (boy/jpnn)