Tak Mau Diatur, Presiden Brasil Bolsonaro Gertak PBB

jpnn.com, BRASIL - Presiden Jair Bolsonaro mengancam dengan menarik keluar Brazil dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setelah PBB memperingatkan pemerintah-pemerintah atas risiko mencabut karantina wilayah lebih dini.
Catatan tertinggi baru Brazil untuk korban meninggal harian akibat COVID-19 mengakibatkan korban meninggal melewati yang terjadi di Italia pada Kamis malam.
Kendati demukian, Bolsonaro terus berargumen untuk mencabut secepatnya perintah isolasi negara bagian, seraya berpendapat bahwa ongkos ekonomi mereka melampaui risiko kesehatan masyarakat.
Halaman depan koran Brazil Folha de S. Paulo menggarisbawahi bahwa hanya dalam tempo 100 hari sejak Bolsonaro menggambarkan virus corona sebagai "flu sepele" itu kini telah "membunuh satu orang Brazil per menit".
"Ketika Anda membaca (koran) ini, orang Brazil lain meninggal akibat virus corona," kata koran itu.
Kementerian Kesehatan Brazil melaporkan Kamis malam bahwa kasus terkonfirmasi di negeri itu melonjak melewati 600.000 dan 1.437 kematian tercatat dalam 24 jam.
Dengan lebih dari 34.000 nyawa melayang, pandemi itu membunuh lebih banyak orang di Brazil daripada negara mana pun di luar Amerika Serikat dan Inggris.
Ditanya tentang upaya melonggarkan perintah jarak sosial di Brazil meski ada tingkat kematian harian dan diagnosa yang meningkat, juru bicara WHO Margaret Harris mengatakan kriteria kunci mencabut karantina wilayah adalah penularan yang melambat.
Presiden Jair Bolsonaro mengancam dengan menarik keluar Brazil dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setelah keluar peringatan dari PBB.
- PBB: Sudan Selatan di Ambang Jurang Kehancuran
- Ikuti Jejak Anies, Pramono Gratiskan Pajak Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar
- Fenomena #KaburAjaDulu Jadi Tren Anak Muda Merintis Karier di Luar Negeri
- Blokade Israel Memperburuk Situasi Kemanusiaan di Jalur Gaza
- bank bjb Permudah Layanan Pembayaran PBB dengan QRIS dan Virtual Account
- Mimpi Berkuasa Lagi, Donald Trump versi Amerika Selatan Malah Terjerat Kasus Kudeta