Tak Mau Dicurangi, 19 Parpol Gugat DPT ke MK

JAKARTA - Permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) dinilai sebagai penyebab sehingga Pemilu Legislatif 2009 merupakan pemilu yang terburuk. Karena itu, 19 parpol kecil mengajukan sengketa DPT ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ke-19 parpol tersebut mengajukan permohonan atas sengketa kewenangan lembaga negara antara presiden RI cq Mendagri dan KPU terkait daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilu Legislatif 2009.

"DPT pileg menghasilkan pemilu cacat hukum dan cacat konstitusional. Oleh karena itu, kami ke MK. Pemerintah melakukan pelanggaran sehingga DPT amburadul," kata Muchtar Pakpahan, ketua umum Partai Buruh sekaligus kuasa hukum 19 parpol kecil, di gedung MK, Jakarta, Selasa (5/5).

 

Selain Partai Buruh, partai yang ikut menggugat adalah Partai Patriot, Partai Pengusaha Peduli Indonesia, Partai Serikat Indonesia, Partai Merdeka, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Karya Perjuangan, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan Daerah, Partai Pemuda Indonesia, PNI Marhaenisme, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

 

Berkas gugatan diserahkan Muchtar kepada Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan Kasianuk Sidahuruk. Muchtar menyatakan, parpol sudah aktif mengajukan perbaikan DPT. Perbaikan itu sudah dilakukan sesuai permintaan KPU, yakni menjelang pemungutan suara pada 9 April 2009. Namun, menurut dia, data parpol tidak direspons. "Kalau dibiarkan, itu akan membuat pilpres kandas juga," ujarnya.