Tak Mau Diperiksa, BW Berkelit dengan Hukum Acara
jpnn.com - JAKARTA - Bambang Widjojanto akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Rabu (11/3). Hanya saja, wakil ketua KPK nonaktif yang menyandang status tersangka kasus rekayasa kesaksian dalam persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah itu menolak menjalani pemeriksaan.
BW -sapaan Bambang- sedianya diperiksa sebagai saksi bagi ZA alias Zul yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu. Namun, ia menolak dengan dua alasan. Yang pertama, BW mengklaim ada surat dari pimpinan KPK ke Polri yang isinya agar menghentikan pemeriksaan terhadapnya.
Sedangkan alasan kedua, mantan pengacara itu menyodorkan ketentuan di KUHAP untuk menghindari pemeriksaan. BW lantas mengutip ketentuan di pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
“Pada pasal 189 ayat 3 KUHAP, menjelaskan seorang terdakwa, tersangka keterangannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk tersangka yang lain," kata BW di Bareskrim Polri, Rabu (11/3).
BW mengatakan, dirinya dijadikan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan yang sama dengan ZA. Itu pula yang dijadikan dalih bagi BW untuk menggunakan ketentuan di KUHAP sebagai tameng. "Karena tersangka sekarang sprindik yang sama sebenarnya," katanya.
Lantas, apakah BW memang mengenal ZA saat proses persidangan sengketa pilkada Kobar di MK? "Sudah lima tahun yang lalu ya, kalau ada tanya perkara lima tahun yang lalu kira-kira?" ujarnya diplomatis.(boy/jpnn)
JAKARTA - Bambang Widjojanto akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri, Rabu (11/3). Hanya saja, wakil ketua KPK nonaktif yang menyandang status
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, KPK: Kami Menghormati
- PERADI-SAI Serukan Salam Damai dan Persatuan ke Seluruh Advokat
- Wahai Honorer Lulus PPPK 2024, Senyum dong, Ini soal Gaji Perdana
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat