Tak Mau Kisruh Lahan di Batam Dibawa ke DPR

Kedua, jangan sampai proses alih fungsi kembali dari titik awal lagi karena masyarakat di Batam sudah terlanjur menempati lahan alih fungsi. "Banyak yang sudah mencicil ke bank demi hak milik. Jadi kalau dari awal lagi, kasihan mereka. Kini sertifikat yang dimiliki pun tak diakui bank," sambungnya.

Poin ketiga yang dianggap penting adalah perlunya kejelasan status alih fungsi bagi kepastian berinvestasi. "Batam ini masuk koridor ekonomi Sumatera. Keberhasilan program MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, red) di Sumatera punya hubungan erat dengan alih fungsi hutan di Batam ini," ucap Jasarmen.

Lantas apa tanggapan pemerintah? "Tadi Pak Bambang (Dirjen Planologi, red) akan berupaya agar soal alih fungsi di Batam ini ada perlakuan khusus," pungkas Jasarmen. (ara/jpnn)