Tak Mau Repot, Bawaslu Dorong Dua Kubu di PPP Islah

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin mencampuri konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karenanya, kedatangan PPP kubu Djan Faridz maupun Romahurmuziy ke Bawaslu tak akan membuat lembaga penyelenggara pemilu itu terseret ke dalam konflik partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Bawaslu enggak akan masuk arena peta konflik dua kubu itu. Itu masalah internal mereka. Bawaslu membatasi itu. Kita pegang prinsip pendekatan yuridis, mana yang kira-kira lebih sah,” ujar Nasrullah di Jakarta Selasa (3/2).
Nasrullah juga menegaskan, Bawaslu bukan lembaga yang berwenang memastikan kubu yang sah dalam kepengurusan PPP. Menurutnya, kewenangan tentang pihak yang sah sebagai pengurus PPP ada di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemkumham).
“Kementerian Kumham yang punya kapasitas itu. Bawaslu hanya mengikuti prosedur sisi yuridisnya. Tapi meski begitu Bawaslu tetap mengapresiasi kedua pihak pihak yang datang ke kita. Kita akhirnya mengetahui dinamika yang terjadi di internal mereka,” katanya.
Namun, lanjut Nasrullah, alangkah baiknya bila dua kubu yang ada di PPP saat ini dapat melakukan islah. Terutama sebelum proses pelaksanaan pilkada langsung dimulai.
“Kalau (PPP) islah, penyelenggara pemilu enggak akan kerepotan. Akhirnya proses penyelenggaraan pilkada apakah itu dilakukan di 2015 atau 2016, bisa berjalan dengan baik. Kalau ada dualisme, berpotensi proses mengganggu pencalonan pilkada, karena ujungnya bisa sengketa pemilihan,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin mencampuri konflik internal di tubuh Partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- Konflik Tuntas, Gubernur Meki Nawipa Bakal Temui Masyarakat Puncak Jaya
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Budi Sulistyono Pertanyakan Efektivitas Investasi Danareksa di Garuda Indonesia
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag