Tak Mau Susah, Anggota DPR Pasti Tolak Gebrakan PSI

Tak Mau Susah, Anggota DPR Pasti Tolak Gebrakan PSI
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2017-2018 dalam rangka penyampaian Pidato Presiden RI mengenai RUU tentang APBN Tahun 2018, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8). Foto: Humas DPR

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memangkas anggaran DPR jika berhasil duduk di Parlemen nanti. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengapresiasi rencana tersebut.

"Ini ide dan semangat yang bagus, FITRA mengapresiasi rencana tersebut," katanya saat dihubungi, Selasa (30/10).

Namun, Misbah mengingatkan, dalam merealisasi rencana tersebut bukan perkara mudah. Alasannya karena PSI harus melakukan revisi terhadap regulasi yang ada, seperti standar gaji DPR, tunjangan, uang reses dan perjalanan dinas.

"Kendala kedua, penentangan dari internal DPR sendiri. Tidak semua anggota DPR punya komitmen yang sama, apalagi selama ini mereka sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas," jelasnya.

Selain regulasi, FITRA memandang, komitmen calon legislatif masih menjadi yang utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebab akan percuma jika ada regulasi, namun akhirnya tidak dijalankan oleh anggota DPR.

"Fitra memandang bahwa yang perlu dibersihkan oleh PSI dan partai-partai lainnya adalah perilaku korup anggota DPR, dan 'menyalakan' ruang-ruang gelap pembahasan anggaran di DPR. Beri akses yang maksimal kepada partisipasi masyarakat saat pembahasan anggaran di DPR," tegasnya.

Untuk itu, Misbah mengingatkan, masyarakat memilih calon legislatif yang memiliki rekam jejak yang bagus selama di parlemen. Sementara bagi calon yang masih baru, masyarakat harus memperhatikan motivasi maju menjadi wakil rakyat.

"Bila itu calon baru, pilih yang punya semangat dan ide untuk memperjuangkan hak masyarakat atas layanan dasar, komitmen untuk tidak korupsi dan siap melakukan pemberantasan korupsi," tutupnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin memangkas anggaran DPR jika berhasil duduk di Parlemen nanti. Gebrakan itu diyakini bakal mendapat penolakan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News