Tak Mau Terlibat Masalah Pribadi

Dia menambahkan, selama Sri Sultan HB X dan Paku Alam masih sehat, Golkar menilai posisi keduanya ditetapkan saja. "Itu tidak ada hubungan dengan sistem kerajaan," ujar Priyo. Jika pemerintah nantinya mengajukan sistem lain yang merubah keistimewaan Jogja, Priyo menjamin Golkar akan menolak draf tersebut. "Ya (Golkar akan menolak), jika draf itu merubah keistimewaan," tandasnya.

 Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berharap Kemendagri sebagai wakil pemerintah sudah mengirim draf inisiatif pekan depan. Setelah draf RUU Jogja masuk, Komisi II DPR akan membantu pemerintah untuk melakukan uji publik. "Kita akan bantu mendeseminasi, semua yang sifatnya reaksi, itu kita redam dulu," kata Ganjar secara terpisah.

Terkait dugaan adanya konflik antara SBY dengan Sultan, Ganjar menegaskan Komisi II tidak akan terlibat. Menurut Ganjar, dugaan konflik itu adalah urusan pribadi. Komisi II hanya akan membahas substansi masalah sebenarnya dari Komisi II. "Yang pribadi tidak akan kita bawa ke sini. Yang kita sampaikan adalah RUU dan naskah," tegasnya.

Menurut Ganjar, tidak perlu berspekulasi jauh atas draf yang sedang disiapkan pemerintah. Bisa jadi informasi yang diberikan baik. Bisa jadi, selama ini ada informasi dari pemerintah yang belum tersampaikan dengan maksimal. "Kalau warga Jogja setuju, tentu kami ketok. Tapi, saat disampaikan, warga Jogja tidak setuju, ya pemerintah harus kita ingatkan," tandasnya. (bay)