Tak Miliki Kendaraan, Hakim Naik Ojek ke Kantor

Hal yang menjadi perdebatan adalah ketentuan gaji hakim di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) PNS, sedangkan dalam UU menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat negara. "Untuk saat ini gaji hakim hanya lebih 80 ribu dari gaji PNS," terang Gayus.

Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, juga dihadirlkan pada perkara No 37/PUU-X/2012 itu. Dimana ditekankan keberadaan hakim bukan di bawah kewenangan presiden sebagaimana terindikasi pada undang-undang yang diminta diuji secara perorangan oleh Teguh Satya Bhakti ini.

Pihak pemerintah yang diwakili Direktur Ditigasi Kemenkumham Dr Mualim Abdi menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. "Jadi kami harap MK tidak perlu mentafsir kembali undang-undang yang diminta diuji," tegas Mualin. (ras/jpnn)