Tak Mungkin Ramping

jpnn.com - DALAM beberapa hari mendatang, isu mengenai pengisian kursi kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal makin kencang.

Kemungkinan masih berkutat soal kabinet ramping atau tidak, jatah partai pengusung, latar belakang profesional atau politisi, komposisi keterwakilan daerah, bahkan mengenai latar belakang militer atau sipil untuk pos-pos strategis.

Jusuf Kalla sudah mengeluarkan pernyataan, kemungkinan tetap akan mempertahankan jumlah kementerian yang ada saat ini, yakni  34 kementerian. Mayoritas menteri, kata dia, akan diisi oleh orang-orang profesional murni.

Mungkinkah kursi menteri dijejali profesional murni? Apa saja yang perlu diperhatian Jokowi-Jk dalam meramu komposisi kabinetnya? Berikut wawancara wartawan JPNN, Soetomo Samsu, dengan pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, Firdaus Syam, yang juga Deputi Bidang Politik LPM di universitas tersebut, kemarin (14/9).

JK menyebut kemungkinan mempertahankan 34 kementerian dan mayoritas dari kalangan profesional murni, tanggapan Anda?

Yang perlu diingat, Jokowi-JK itu presiden dan wakil presiden RI. Jadi, bukan presiden yang menyusun kabinet berdasar keinginannya sendiri.

Maksudnya?

Harus dijelaskan yang dimaksud profesional itu seperti apa. Saya kira, kriteria profesional tetap harus diramu dengan representasi kewilayahan, berdasar pertimbangan geopolitik. Jokowi-JK harus menjadikan kabinet sebagai salah satu alat untuk memperkuat rasa keindonesiaan bagi seluruh daerah. Kabinet mendatang harus bernuasa "rasa Indonesia".