Tak Paham Moratorium, Pemda Rajin Berkunjung ke BKN
Sabtu, 08 Oktober 2011 – 17:54 WIB
JAKARTA - Meski pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi tentang moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada seluruh sekretariat daerah dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah), nyatanya masih banyak yang tidak paham dengan kebijakan tersebut. Ujung-ujungnya, para pejabat daerah baik eksekutif maupun legislatif jadi rajin mengunjungi BKN. Meski harus menjelaskan hal berulang-ulang pada pejabat daerah, Tumpak mengaku, enjoy saja. "Ya hitung-hitung sosialisasi juga," cetusnya.
"Memang banyak pejabat daerah yang datang ke sini. Umumnya mereka menanyakan tentang penerimaan CPNS, pengangkatan honorer sampai moratorium. Khusus tentang moratorium, ternyata ada salah tafsir dari daerah. Mereka berpikir tidak akan ada lagi penerimaan CPNS," tutur Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat, kepada JPNN Sabtu (8/10).
Baca Juga:
Dikatakannya, moratorium harus dipahami dengan komprehensif. Artinya kebijakan ini tidak dimaknai sekadar penundaan penerimaan CPNS. "Rupanya banyak daerah yang belum paham kalau kebijakan moratorium penerimaan CPNS dilakukan untuk efisiensi belanja pegawai dalam alokasi APBN. Di samping merupakan arahan presiden karena organisasi perangkat daerah tidak sesuai lagi dengan PP 41 Tahun 2007," jelasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Meski pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi tentang moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada seluruh sekretariat
BERITA TERKAIT
- Relawan Mas Gibran Berbagi Makanan Bergizi hingga Sembako untuk Driver Ojol
- Bea Cukai Berkomitmen Tingkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia
- Hima Persis Gelar Diskusi Bertema Merdeka dari Judi Online untuk Menggapai Indonesia Emas
- BAZNAS Inisiasi Zakat untuk Akses Al-Qur'an Bagi Disabilitas
- Pendaftaran PPPK 2024: Kabar Gembira untuk Honorer Teknis
- AIBI Sebut Pendidikan dan Penegakan Hukum Jadi Kunci Indonesia Emas 2045