Tak Patut, Jokowi Ungkap Kesalahan Menteri ke Publik

jpnn.com - JAKARTA - Sosiolog Nia Elvina menilai kurang tepat Presiden Joko Widodo mengungkap buruknya kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan di depan ratusan Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pekan lalu.
“Sebesar apapun kesalahan menteri, sebaiknya presiden tidak mengungkap itu di depan publik. Tempat yang paling elegan adalah saat rapat kabinet,” kata Nia Elvina, saat dihubungi wartawan, Kamis (31/12).
Publik, lanjutnya, hanya memahami jika ada kesalahan di pemerintahan maka itu adalah kelalaian presiden selaku penanggung pemerintahan. Sebab yang memilih menteri itu adalah presiden sendiri.
“Mengungkap kesalahan menteri sama saja dengan membeberkan kelalaian presiden,” tegas mantan Dosen Fisip Unas Jakarta ini.
Demikian juga halnya, ujar Nia, kalau presiden akan mereshuffle kabinet. Itu sepenuhnya kewenangan presiden.
“Rakyat hanya berharap agar reshuffle dilakukan untuk kepentingan rakyat. Jangan seperti reshuffle jilid pertama yang sarat dengan transaksi politik,” kata Nia.
Menurut Nia, memang tak ada larangan memilih menteri dari kalangan partai. “Tapi harus yang terbaik, jangan kader kacangan. Kalau tidak terbaik, cari dari kalangan profesional saja. Kalau presiden memaksakan kader partai politik kacangan jadi menteri, yang repot itu nantinya presiden sendiri,” imbuh Nia.(fas/jpnn)
JAKARTA - Sosiolog Nia Elvina menilai kurang tepat Presiden Joko Widodo mengungkap buruknya kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Waspada Hujan Hari Ini di Sejumlah Wilayah di Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Revisi UU ASN Mengubah Sesuatu, Ada Pasal yang Dipersoalkan, Honorer R2/R3 Keburu Pensiun
- Ma'ruf Amin Sebut Lebih Baik Kirim Bantuan Ketimbang Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia
- Muncul Penolakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Mensos Merespons Begini
- Cak Imin: Tadi Presiden juga Menelepon Saya
- Pernyataan Terbaru Mensos soal Soeharto Pahlawan Nasional