Tak Perlu Titip-Titip Nama di Pilpres 2024, Demokrat: Harus Tahu Malu dan Tahu diri
"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu, perpanjang masa jabatan, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," tuturnya.
Jika demikian, menurutnya, wajar demokrasi Indonesia makin menurun kualitasnya di era Presiden Jokowi.
"Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik-praktik monarki atau kerajaan," jelasnya.
Dia menyebutkan jika sistem pemerintahan Indonesia berbentuk kerajaan, wajar jika rezim sebelumnya menyiapkan pengganti.
"Namun, negara kita ini negara demokrasi. Tahu diri dan tahu malulah. Jangan menganggap kalau pemerintahan ini berakhir, Indonesia tidak akan bisa maju. Seakan-akan ini era paling hebat. Padahal, jauh sekali dibandingkan era Pak SBY," kata Herzaky.
Dia bahkan membandingkan penurunan angka kemiskinan rezim saat ini dengan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono.
"Di era Pak SBY, kemiskinan turun drastis dari 36 juta ke 27 jutaan. Sekarang, Sudah delapan tahunan, tetapi masih seputaran 26-28 juta. Mandek. Turunnya sedikit sekali, bahkan sebelum pandemi sudah mandek juga," jelasnya.
Tak hanya itu, Herzaky juga menyebutkan pendapatan per kapita di era Pak SBY naik hampir tiga kali lipat.
Partai Demokrat menyatakan tidak perlu presiden atau menteri di kabinet titip-menitip nama capres-cawapres
- Pengamat Heran PDIP Protes Mega Ada di Stiker 'Mau Dipimpin Siapa?'
- Anggota DPR Desak Persepi Usut Tuntas Survei Janggal Poltracking
- Ibas Demokrat Ajak Anak Muda Jangan Suka Flexing, Jadilah Kreatif dan Produktif
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya
- Upaya PDIP Jegal Gibran Kandas di PTUN, Ronny Bilang Begini