Tak Pernah Oposisi, Golkar Diprediksi Tinggalkan Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Hasil hitung cepat pemilihan presiden dari beberapa lembaga survey yang menempatkan Jokowi-JK unggul membuat beberapa parpol 'cemas'. Bahkan, beberapa partai pun santer diprediksi mengalihkan dukungannya kepada pasangan nomor urut 2 itu. Salah satunya adalah Partai Golkar. 

Partai berlambang beringin yang mengusung capres Prabowo-Hatta itu diprediksi akan mengalami dinamika internal yang berujung pada suksesi kepemimpinan. Tak hanya itu Golkar juga diprediksi bakal mengubah peta politik apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengunumkan Jokowi-JK sebagai pemenang. 

Dalam sejarah, Partai Golkar memang tidak pernah menjadi oposisi alias selalu berada di dalam kekuasaan. Maka peluang besarnya, suksesi kepemimpinan di Partai Golkar akan diarahkan untuk mendukung pasangan Jokowi-JK di pemerintahan lima tahun mendatang. “Golkar tidak pernah berada di luar kekuasaan, sehingga pasti akan memainkan politik baru,” kata pengamat politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/7).

Situasi internal Partai Golkar dikabarkan kian menghangat. Terlebih, hasil penghitungan cepat oleh mayoritas lembaga survei kredibel sudah menunjukkan bahwa yang unggul dalam Pilpres 9 Juli lalu adalah pasangan Jokowi-JK. 

Beberapa elite Golkar memang masih menegaskan bahwa partainya masih setia dengan Prabowo-Hatta. Bahkan, Senin (14/7) mereka mendeklarasikan koalisi permanen di Tugu Proklamasi. 

Tapi beberapa pihak meragukan bahwa deklarasi itu akan efektif. Apalagi di internal Golkar sudah mulai menguat  wacana agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dipercepat. Agendanya mengevaluasi kepemimpinan ketua umum Aburizal Bakrie dan mengupayakan penggantian ketua umum, agar Golkar dapat memberikan dukungan kepada kandidat presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut Haryadi, Ical bakal dicopot dari jabatannya melalui mekanisme Munaslub. Sebab, banyak langkah politik yang diambilnya tidak tepat. “Dugaan saya akan dimulai dengan hiruk-pikuk yang mengarah pada penggantian Ketum Golkar. Mekanismenya munaslub dipercepat, karena kaitannya untuk nempel pada kekuasaan baru,” ujarnya.

Apakah kubu Jokowi-JK akan menerima kehadiran Partai Golkar? Haryadi pun menjawab apapun keputusannya sangat mempengaruhi peta perpolitikan ke depan. "Jika Jokowi-JK menolak koalisi dengan Golkar, maka itu menjadi pendidikan politik berharga baik bagi Gokkar maupun bagi bangsa Indonesia," imbuhnya. (mas/jpnn)