Tak Pernah Setor Duit ke Ormas, Anggota DPRD DKI Didesak Mundur

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Thopaz Nuhgraha Syamsul dituntut oleh pendukungnya sendiri. Dia didesak untuk mengundurkan diri lantaran dianggap tak memenuhi janji kampanye.

Tuntutan tersebut tertuang dalam laporan yang diajukan oleh Relawan Aksi Mendukung Prabowo-Sandi (Rampas) yang berdomisili di kawasan Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kecamatan Jatinegara, Kramatjati dan Duren Sawit.

Selain tidak menjalankan janji kampanyenya, Topaz juga dituduh ogah berkomunikasi dengan konstituen.

"Tuntutan kami, PAW (pergantian antar waktu) saja. Karena awal jadi saja, mereka (pendukung) mau silaturahmi saja sudah ditolak. Kami juga enggak tahu kenapa begitu," kata kuasa hukum Rampas, Samsuddin Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8).

Samsuddin mengatakan, pelaporan kliennya selaku pendukung sekaligus tim sukses disampaikan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, KPUD, Bawaslu dan DPD Gerindra selaku partai yang menauingi Thopaz.

Dia mengklaim pelaporan kepada BK telah dilakukan pada 22 Juni 2020 dan sudah ada bukti tanda terima.

Samsuddin mengklaim bahwa Thopaz telah membuat kontrak politik dengan Rampas saat masa kampanye Pemilu 2019. Menurutnya, kontrak politik itu berkekuatan hukum karena ada tanda tangan Thopaz dan materai.

Samsuddin menjelaskan dalam perjanjian itu Thopaz berjanji memberikan 10 persen dana resesnya kepada Rampas. Selanjutnya, Thopaz juga menyatakan akan memberikan lima persen gajinya kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) itu.