Tak Puas Kinerja Jokowi? KAMI Disarankan Curhat Kepada Bu Mega
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono punya saran untuk para tokoh yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI.
Menurut Arief, para tokoh KAMI maupun kelompok yang merasa tidak puas dengan kinerja dan janji kampanye Presiden Jokowi, bisa menyampaikan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan para ketum parpol yang menjadi pendukung pemerintahan Jokowi.
“Daripada teriak-teriak di jalanan dan kumpul yang membahayakan masyarakat dan diri sendiri di saat penyebaran Covid-19,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (1/9).
Menurut dia, menyampaikan langsung unek-unek terkait pemerintahan Jokowi ke Bu Megawati dan ketum parpol yang ada di pemerintahan, itu jauh lebih elegan.
Hal itu, kata Arief, bisa menjadi pendidikan politik yang baik bagi rakyat untuk berdemokrasi secara benar dan tertib sesuai Pancasila.
“Kenapa mereka harus sampaikan itu ke Ibu Mega dan ketum parpol? Sebab, mereka itu punya tanggung jawab atas segala kebijakan-kebijakan, janji kampanye dan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi,” tegas Arief.
Penyampaian sendiri, lanjutnya bisa melalui webinar ataupun mendatangi kantor-kantor pusat parpol untuk minta audensi.
“Dan dipastikan Ibu Mega dan ketum parpol pengusung Jokowi akan dengan tangan terbuka mau diajak berdialog dan mendengarkan unek-unek tokoh-tokoh yang ada di KAMI,” pungkas Arief. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Arief Poyuono menyarankan tokoh KAMI menyampaikan unek-unek soal pemerintahan Jokowi lewat Megawati Soekarnoputri dan ketum parpol lainnya. Kenapa demikian?
Redaktur & Reporter : Boy
- Ada yang Ingin Mengacak-acak Internal PDIP, Mega Perintahkan Satgas Siaga-1
- Endus Potensi Serangan Menjelang Kongres V, PDIP Siaga Satu
- Kritik Program Makan Siang Gratis, Megawati Menyarankan Prabowo Hitung Ulang
- Megawati: Coba Kamu Awut-awut Partai Saya
- Arief Poyuono Menilai Edi Damansyah Layak Didiskualifikasi di Pilkada Kukar
- Bu Mega Bikin Pernyataan soal Pilkada, Isinya Singgung Praktik Lancung Pengerahan Aparat Negara