Tak Rasional, Seluruh Honorer Dijadikan PNS
Sabtu, 06 Februari 2010 – 18:31 WIB

Tak Rasional, Seluruh Honorer Dijadikan PNS
JAKARTA - Para tenaga honorer yang menerima honor non-APBN/APBD jangan terlalu banyak berharap bakal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, belum tentu pemerintah semua tenaga honorer diangkat menjadi CPNS. Dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang penyelesaian masalah honorer yang saat ini dibahas panja, salah satunya mencantumkan ketentuan tentang pengangkatannya. Dalam RPP itu, yang diangkat menjadi CPNS tanpa tes adalah honorer sisa (dibiayai APBN/APBD) dalam data base BKN 2005. Sedangkan honorer non APBN/APBD yang nota bene tidak masuk data base 2005, diangkat tapi harus ikut seleksi layaknya pelamar umum.
Dari pembahasan tentang rencana pengangkatan tenaga honorer antara Pemerintah dan DPR, wacana hanya tenaga honorer yang dibiayai APBD dan APBN yang bakal diangkat sebagai PNS itu semakin mengerucut.
Wakil ketua Panitia Kerja (panja) Pengangkatan Tenaga Honorer yang juga wakil ketua Komisi II DPR, Taufik Effendi, menyatakan bahwa sangat tidak rasional jika seluruh tenaga honorer non APBN/APBD diangkat menjadi PNS. "Ini menjadi topik utama pembahasan panja honorer antara komisi gabuangan (II, VIII, X) dengan pemerintah,” kata Taufik Effendi kepada JPNN, Sabtu (6/2).
Baca Juga:
JAKARTA - Para tenaga honorer yang menerima honor non-APBN/APBD jangan terlalu banyak berharap bakal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
BERITA TERKAIT
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi