Tak Sabar Menanti Lahirnya Kaltara

Kata wabup, dengan pembentukan daerah otonom baru, diharapkan mampu mengakomodir permasalahan di kawasan perbatasan, terutama dalam arah peningkatan pembangunan, peningkatan sarana prasarana perbatasan, pelayanan dasar yang lebih baik, serta infrastruktur yang diakui masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Kaltim.

Termasuk kata wabup, daerah perbatasan seperti di Kecamatan Krayan juga membutuhkan perhatian khusus pemerintah pusat. Di Krayan kata Wabup sangat minim sarana prasarana dan infrstruktur. Selain itu, sebagai daerah yang terisoliasi, ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan barang dari Negara tetangga-Malaysia menjadi tumpuan. Ini lantaran, warga Krayan lebih mudah mengakses kebutuhan pokok dari Bakelalan-Malaysia ketimbang mensuplay dari Nunukan. Apalagi, satu-satunya sarana transportasi yang bisa digunakan hanyalah pesawat terbang.

Ketua Tim Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) Jusuf Serang Kasim kembali menegaskan, proses pembentukan Kaltara saat ini mendapat respon dan komitmen kuat dari jajaran Komisi II DPR RI. Bahkan, dalam upaya untuk menggolkannya, semua pihak terkait bahkan Komisi II DPR RI berupaya melalui jalur formal dan non formal.

Non formal dimaksud dengan adalah dengan pendekatan-pendekatan secara person. Bahkan, lanjut Jusuf SK, jajaran Komisi II membuktikan upayanya, salah satunya yakni telah membangun komunikasi harmonis dengan Mendagri Gamawan Fauzi, terutama yang menyangkut komitmen pembentukan Kaltara.

“Kaltara kini tinggal menunggu Amanat Presiden (Ampres) yang muaranya nanti adalah ditetapkannya Rancangan UU (RUU) Kaltara menjadi UU pemekaran daerah otonom baru,” kata Jusuf SK kepada Radar Tarakan.