Tak Selalu Buruk, Sistem Dinasti Politik Bisa Memberikan Keuntungan Bagi Masyarakat
"Ada kecenderungan negara demokratis untuk memiliki utang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara yang menganut monarki," terang Hendrawan.
Di sisi lain, pemerintahan demokratis juga akan lebih menyukai inflasi karena dengan mencetak uang yang banyak saat ini mereka dapat menciptakan kekayaan.
"Sebagai contoh, Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas pada September 2023 sebesar Rp8.440 triliun, tumbuh 6 persen dari September 2022 yaitu Rp7.962,7 triliun. Di bulan Juli 2022 sebesar Rp7.846,5 triliun dari Rp5.937,5 triliun di bulan Juli 2019," paparnya.
Maka dari itu, dia menegaskan wacana dinasti politik yang muncul menjelang Pilpres 2024 tidak perlu disikapi dengan berlebihan.(mcr8/jpnn)
Peneliti Ekonomi Politik dan Pengembangan Wilayah Hendrawan Saragi menegaskan bahwa dinasti politik tidak perlu dimaknai terlalu negatif.
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Tegas, YLKI Tolak Kenaikan PPN 12 Persen
- Grant Thornton Indonesia Kupas Tuntas Strategi RI Hadapi Tantangan Ketidakpastian Ekonomi
- Kisah Sukses Nasabah PNM Mekaar, Ekspor Olahan Sisik Ikan ke Berbagai Benua
- ICEBM Untar 2024 jadi Sarana Percepatan Pencapaian SDGs untuk Semua Sektor
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal